Tingkatkan Layanan FKRTL, BPJS Kesehatan Sosialisasikan Draft PKS 2021 Dan Juknis Layanan AKT

Sosialisasi Pembahasan Draft Perjanjian Kerjasama (PKS) antara BPJS Kesehatan dengan FKRTL mitra untuk Tahun 2021 serta Sosialisasi Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 yang diselenggarakan melalui video conference oleh BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi
Sosialisasi Pembahasan Draft Perjanjian Kerjasama (PKS) antara BPJS Kesehatan dengan FKRTL mitra untuk Tahun 2021 serta Sosialisasi Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 yang diselenggarakan melalui video conference oleh BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi (Ist)

KLIKPOSITIF - Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi, Anne Dwi Putri Idma menginginkan komitmen tinggi dari fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) seperti rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada peserta JKN-KIS.

Hal tersebut disampaikannya pada kegiatan Sosialisasi Pembahasan Draft Perjanjian Kerjasama (PKS) antara BPJS Kesehatan dengan FKRTL mitra untuk Tahun 2021 serta Sosialisasi Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 yang diselenggarakan melalui video conference oleh BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi yang dihadiri oleh perwakilan seluruh FKRTL mitra BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi meliputi Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat pada Rabu (23/12).

baca juga: APEKSI Dukung Pemerintah Wajibkan Pekerja Rentan, Pegawai Non ASN Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

"Untuk hari ini kami melakukan pembahasan terkait dengan ketentuan umum dalam PKS, hak dan kewajiban, verifikasi dan audit klaim serta komitmen layanan dari seluruh fasilitas kesehatan yang akan bekerjasama. Tentu kita inginnya rumah sakit komit dalam melakukan pelayanan terbaik kepada peserta JKN-KIS, dan tentunya dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan, regulasi dan isi perjanjian yang ada," ungkap Anne.

Dalam bekerjasama, Anne juga mengharapkan rumah sakit mematuhi kewajibannya yang tercantum dalam perjanjian kerjasama sehingga dapat maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan.

baca juga: Pasca Inpres Diteken Presiden, 34 Ribu Pendamping Desa Terdaftar Program Jamsostek

Diberlakukannya Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penjaminan Pelayanan Kesehatan Dengan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) Dalam Program Jaminan Kesehatan pada tahun 2021 mendatang, maka pada kesempatan yang sama, Anne menerangkan beberapa ketentuan terbaru mengenai koordinasi manfaat antara BPJS Kesehatan dengan AKT yang berdampak kepada pelayanan yang diterima oleh peserta JKN-KIS yang memiliki 2 asuransi kesehatan atau lebih.

Diberlakukannya regulasi ini, menurut Anne pihak AKT tidak akan melakukan penagihan klaim kepada BPJS Kesehatan dan tidak ada lagi kartu co-branding antara AKT dengan BPJS Kesehatan.

baca juga: Jamin Kesejahteraan Seluruh Pekerja, Presiden Teken Inpres Perintahkan Seluruh Elemen Pemerintahan Dukung BPJAMSOSTEK

"Untuk mekanismenya akan ada split billing (tagihan terpisah) oleh rumah sakit kepada asuradur (penanggung) baik kepada BPJS Kesehatan maupun kepada asuransi kesehatan tambahan yang digunakan oleh peserta JKN-KIS," ujar Anne.

Lebih lanjut Anne menegaskan bahwa BPJS Kesehatan hanya sebagai penjamin dan pembayar pertama.

baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang Serahkan Santunan dengan Total Ratusan Juta Rupiah

"AKT nantinya yang akan membayarkan selisih biaya akibat kenaikan kelas rawat inap atau poli eksekutif di rawat jalan, apabila peserta melakukan penambahan manfaat diluar yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Sistemnya bisa peserta dahulu yang membayar ke rumah sakit, kemudian nanti diganti oleh AKT (reimbursment) atau jika rumah sakit sudah bekerjasama dengan pihak AKT yang dimiliki oleh peserta maka mekanismenya diatur antara rumah sakit dengan AKT," terang Anne.

Pada kesempatan yang sama, Zaineti selaku perwakilan Rumah Sakit Otak Drs. M. Hatta Bukittinggi turut menanggapi terkait persyaratan pelaksanaan poli rawat jalan eksekutif bagi rumah sakit.

"Terkait dengan pelaksanaan pelayanan rawat jalan eksekutif disini (rumah sakit), berapa tarif yang boleh kami tetapkan, apakah bisa maksimal," tanya Zainetti.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Anne mengungkapkan bahwa sesuai dengan Permenkes Nomor 51/2018, poli eksekutif ini adalah poli yang terpisah daripada poli standar.

"Baik dari segi bangunan dan tenaga medisnya seperti dokter memang terpisah dari poli reguler dan pelayanannya ini memang diatur tidak ada kondisi seperti antrean, kemudian dokternya sendiri, buka praktiknya juga diatur sehingga bila memang ada rumah sakit yang akan membangun dan akan melaksanakan pelayanan poli eksekutif, maka setelah syarat-syarat terpenuhi maka (rumah sakit) dapat memberitahukan kepada BPJS Kesehatan dan kami akan melakukan visitasi," terang Anne.

Editor: Khadijah